KRISIS moneter yang mengglobal  telah mendera  hampir semua dunia usaha. Tak hanya sektor  perkayuan yang saat ini benar-benar  terpuruk, tapi dunia usaha kecil dan menengah pun tertimpa imbasnya.  Contohnya PT  Bulungan Lestari Mandiri (BLM) – salah  satu perusahaan konsorsium Pemkab Bulungan – yang  bergerak di bidang usaha  pembekuan udang dan ikan.

BLM sendiri  sudah beroperasi lebih kurang tiga tahun. Hanya  saja,  belum ada  laba yang didapat selama produksi.  “Hasil produksi dan pengeluarannya  tidak seimbang. Kucuran kredit perbankan juga lambat.  Terasa sulit didapat sehingga  perusahaan belum mendapat keuntungan  dari tahun ke tahun,“  ucap  Arief Kadir saat berbincang dengan BONGKAR! di kamar kerjanya,  pekan lalu.

Direktur  PT BLM  itu  mengaku, sejak pembangunan pabrik (factory) didirikan, penyertaan modal  yang dikucurkan  Pemkab sebesar Rp 5,086 miliar. Pengucurannya dilakukan  dalam dua tahap – pertama Rp 3 miliar, dan kedua Rp 2,086 miliar. Dana itu  belum termasuk hibah lahan pabrik yang disiapkan Pemkab Bulungan.

Kenapa BLM selalu merugi?  Arief  belum merinci persoalannya. Tapi, imbas  krisis ekonomi yang mengglobal ini sangat dirasakannya  ikut memukul usaha  BLM. Sedang terkait  audit perusahaan, Arief  mengaku  secara internal manajemen perusahaan telah diaudit oleh salah satu konsultan independen dari Makassar.

 Namun,  auditor  yang dilakukan pemerintah  selaku pemilik modal sama sekali tak pernah dilakukan.  Tak hanya  auditor dari Itwilkab (Inspektorat Wilayah Kabupaten)  Bulungan mau pun auditor dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan). Padahal,  kelaziman perusahaan konsorsium itu  setiap tahun anggaran wajib mengadakan RUPS (rapat umum pemegang saham).

RUPS ini dipandang Arief sangat penting.  Sebab, dari RUPS itu bisa diketahui berapa jumlah laba bersih atau pun kerugian selama perusahaan beroperasi. ‘’Sejak  awal perusahaan berjalan hingga sekarang rapat dimaksud belum pernah dilaksanakan. Padahal,  menurut dia, selaku pemilik modal pemerintah telah menunjuk Syaiful Herman selaku Kabag Ekonomi (sekarang Kepala Bappeda) sebagai wakil pemerintah,’’ ujarnya.

Arief  Kadir mengaku, pihak PT BLM telah menyurati  Pemkab Bulungan  agar  secepatnya melaksanakan RUPS. Sebab, dengan RUPS ini  kedua belah pihak bisa mengevaluasi apa saja yang perlu dibenahi dan disempurnakan guna menghidupkan satu-satunya factory yang ada di Bulungan ini.

Berulang-ulang  ia menyebut,   penyebab utama   kerugian perusahaan  akibat dampak  dampak krisis global yang melanda dunia usaha saat ini. Itu pun diperparah dengan  ketersediaan  bahan baku produksi  yang juga sulit didapat.  Kondisi ini sangat  berpengaruh langsung ke perusahaan. Contohnya, pada tahun pertama operasi manajemen PT  BLM sedikit terseok-terseok. Baru tahun kedua kerugian yang dialami sedikit tertutupi,  walau hitungannya juga  masih jalan di tempat. 

Di sisi lain, urai Arief  Kadir, ada satu hal yang sangat  menggembirakan.  Kehadiran perusahaan konsorsium ini tak hanya banyak menampung tenaga kerja di daerah, tapi mampu pula memberdayakan  masyarakat  sekitar operasi perusahaan.  Kalau sebelumnya  perusahaan  menggunakan karyawan khusus  untuk mengupas kulit udang sebanyak dua ton saja,  saat ini pengupasan kulit udang  sudah dilakukan   masyarakat sekitar dengan imbalan Rp 1.500 per kilogram.

“Kita patut bersyukur,  walau usaha  perusahaan belum mendapat keuntungan setiap tahun,  tapi perusahaan masih bisa bertahan.  Malah,  kehadiran  BLM ini sudah bisa dirasakan manfaatnya  bagi sebagian  masyarakat Kabupaten Bulungan, “ urai  Arief Kadir.

Menelisik kerugian yang dialami BLM,  Kadir melukiskan, tidak setiap tahun manajemen perusahaan mengalami masa-sama sulit atau kerugian.   Hanya tahun pertama  saja perusahaan mengalami  kerugian  yang  sangat melonjak.  Namun,  tahun berikutnya manajemen BLM sudah bisa sedikit bernapas dengan pendapatan rugi laba yang hampir seimbang atau BEP (Break Event Point). Itu artinya,  perusahaan ini  masih memungkinkan dikembangkan dengan berbagai inovasi di masa mendatang. 

Di bagian lain, Syaiful Herman selaku wakil pemerintah di PT BLM enggan berkomentar. Kepala Bappeda Bulungan itu mengaku   tidak mengetahui persis persoalan di  perusahaan tersebut. ‘’Silakan tanya  Arief Kadir saja.  Mungkin  dia  itu  yang tahu persis  persoalan untung atau ruginya perusahaan itu,“  ucap Syaiful  tanpa memperpanjang pembicaraan.

Bagaimana dengan Plt Sekkab Bulungan?  Sujati sendiri ketika disambangi BONGKAR! di ruang kerjanya mengaku, rencana RUPS PT BLM dijadwalkan segera dilaksanakan. Ia  membenarkan  sudah menerima  surat dari  Direktur PT BLM   yang menghendaki agar   menggelar RUPS   dengan Pemkab Bulungan selaku pemilik modal.

‘’Kita memang sudah menerima surat PT BLM yang mendesak  agar  dilaksanakannya RUPS.  Nah, mengingat besarnya penyertaan modal pemerintah  ke perusahaan,  maka pengawasan melekat mau tak mau harus ditingkatkan. Kita pun harus  melakukan audit keuangan yang berkesinambungan,’’ ujar Sujati, Plt Sekkab yang rangkap jabatan sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Setkab Bulungan itu.

Komentar lainnya juga diutarakan anggota DPRD Bulungan, Yans Ngau. Ia melihat, keberadaan saham pemerintah daerah di PT  BLM  sudah menampakkan adanya kemajuan. Artinya,  Pemkab  sekarang harus   berpikir lebih maju selangkah lagi.  ‘’Kalau  modal yang ditanam di perusahaan itu berkembang pesat, maka dengan sendirinya pundi-pundi kas pemerintah  akan terisi. Gilirannya,  dana-dana  itu  bisa digunakan  pemerintah membangun berbagai  infrastruktur  untuk masyarakat  Bulungan sendiri,’’ ungkapnya dalam perbincangan terpisah.

Terkait perlunya pengawasan melekat dari pemerintah secara berkesinambungan pada BLM?  Politisi  Partai Pelopor ini sependapat dengan Sekkab Bulungan.  ‘’Pengawasan itu perlu dilakukan, mengingat besarnya modal yang ditanam pemerintah di sana. Apalagi,  dana-dana itu awalnya berasal dari uang rakyat Bulungan sendiri,’’ timpal Yans Ngau kepada BONGKAR!.

Yans Ngau melihat, Pemkab Bulungan punya kewajiban mengembangkan dan memajukan satu-satunya pabrik pembekuan udang  (cold storage) yang ada di Bulungan. Sebab, kehadiran pabrik ini sudah disebut mampu menyedot tenaga kerja,  termasuk bisa memberdayakan masyarakat sekitar sebagai pengupas kepala udang.

Di bagian lain,  soal  kesulitan BLM mendapatkan kredit  perbankan, Yans Ngau menyatakan,  kucuran dana kredit bukan satu-satunya solusi.  Penjualan saham  kepada masyarakat Kabupaten Bulungan yang berminat membeli merupakan langkah tepat. Satu terobosan  go public   yang  akan langsung menambah permodalan yang dibutuhkan perusahaan. 

Contohnya,  bila saham dimaksud dilempar ke pasaran dengan harga seratus ribu rupiah per lembar, dan seluruh PNS yang ada di Bulungan membeli saham,   maka dalam waktu singkat saja bisa mencapai  miliaran rupiah. ‘’Saya yakin masyarakat dan para anggota PNS yang di Bulungan akan berlomba-lomba membeli saham ini. Alasannya,  selain demi kemajuan perusahaan daerah,   mereka pula  diuntungkan dengan pembelian saham tersebut, “ pungkas Yans Ngau.

Yan Ngau mungkin benar. Terobosan menjadikan   BLM  sebagai  perusahaan go public itu sangat brilian  Tapi, terobosan itu harus diimbangi dengan pengelolaan manajemen yang benar-benar profesional, termasuk  terobosan usaha yang selalu inovatif. Mudah-mudahan!  *sahriansyah