BERSELANG empat hari usai Pemkab menyampaikan nota penjelasan RAPBD 2009, DPRD  Malinau menggelar rapat paripurna keempat. Agenda sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Malinau, Jhonny Laing Impang  itu  berupa  penyampaian pandangan umum fraksi.  Namun, Bupati Malinau sendiri, Marthin Billa,  tidak menghadiri penyampaian pandangan umum ini, kecuali diwakili oleh Sekkab Yansen TP dan sejumlah unsur Muspida.

Pandangan umum empat fraksi di DPRD itu memang agak menarik. Umumnya fraksi menyorot pelaksanaan pembagunan  Malinau yang dianggap belum efektif dan maksimal.  Namun,  terkait nota keuangan  RAPBD yang diajukan Pemkab,  semua fraksi menyetujui walau dengan beberapa catatan. Itu artinya,  Pemkab masih dituntut  untuk  mengoptimalkan  pelaksanaan pembangunan dan disesuaikan dengan mekanisme yang ada.

TIM gabungan Pemkab Malinau mulai  bertindak garang. Diperkuat personel  Polisi, Satpol PP, Dinsos, Disdukcapilnaker dan Tata Pemerintahan, mereka  menggelar razia terhadap 19 buah THM,  untuk kemudian memulangkan para wanita penghibur yang terjaring. Tapi, upaya mereka membersihkan Malinau dari praktik prostitusi itu  seolah main ‘kucing kucingan’ dengan PSK.

Buktinya?  Operasi  pembersihan hari Kamis itu,  11 Desember 2008,  tim terpadu ini hanya menjaring 10 orang PSK.  Padahal,  dua hari sebelumnya,  ketika tim melakukan pendataan ulang telah tercatat sebanyak 103 orang PSK  yang beroperasi di THM dan hotel hotel. Itu  artinya, ada  93 orang  PSK yang  lolos  atau  mereka  berhasil mengelabui  tim.

Kenapa razia gabungan ini terkesan gagal? Mungkinkah sebagian unsur tim  bentukan Pemkab Malinau itu tidak kompak, atau memang ada segelintir oknum yang sengaja membocorkan rencana pembersihan itu? Sejauh ini memang belum diketahui persis persoalannya.  Namun, 10 orang wanita malam yang  terjaring itu  sudah dipulangkan oleh tim gabungan ke daerah asalnya.

Mereka itu diberangkatkan dengan speed boat dari Malinau menuju Tarakan. Selanjutnya dari Tarakan diterbangkan dengan pesawat menuju tempat asalnya, dengan pengawalan ketat petugas Satpol PP, Kepolisian dan Dinas Sosial.  Umumnya  para wanita  itu dipulangkan ke daerah asalnya di Jawa Timur.

Razia pembersihan wanita malam ini dilakukan oleh  tim dengan  mendatangani  tempat tempat operasional mereka. Celakanya, dari 19 buah THM yang tersebar di kabupaten Malinau, tim hanya  menjaring 6 orang  PSK.  Tidak diketahui  persis kemana mereka bersembunyi  atau  memang  sengaja  disembunyikan oleh oknum tertentu. Yang pasti, ketika tim datang ‘mengobrak abrik’ semua THM,  nyaris  tak menemukan batang hidungnya, kecuali yang ada hanya pemiliknya.

Mengetahui buruannya sudah keluar ’sarang’  tim  pun bergerak cepat  melacak ke sejumlah hotel dan penginapan. Hasilnya?  Tim gabungan itu menjaring 3 PSK di penginapan Chery, Jalan Raja Pandita, Malinau,  dan langsung diangkut petugas. Kemudian pelacakan diteruskan ke sejumlah penginapan lainnya di kecamatan Malinau Kota. Tapi, hasilnya nyaris nihil. Hanya  satu PSK berusia sekitar 30 tahun  yang terjaring di penginapan Jalan Panembahan.

Bagaimana dengan di losmen dan penginapan lainnya?  Di losmen Handayani dan penginapan Wira Dharma, misalnya, tim sama sekali tidak menemukan batang hidung para pelacur itu.  Sedang di  Hotel Cahaya, tim hanya menemukan identitas seorang wanita penghibur yang menginap,  tapi sudah keburu check out sejak pagi sebelumnya.

Di bagian lain, Fores,  salah seorang pemilik Bukit Indah Karaoke melukiskan,   para wanita malam di tempatnya sudah menghilang sejak hari Rabu, 10 Desember 2008, atau sehari sebelum razia.  Fores pun enggan menjelaskan kemana mereka.  “Mereka  sudah pergi semua. Yang jelas, mereka sudah bubar dari sini.  Apakah mereka pulang atau sembunyi di mana, aku nggak tahu,’’ ujarnya  seraya menambahkan kepada wartawan “kalau mau memulangkannya, silakan  urus saja sendiri.’’

Benarkah operasi pembersihan  wanita malam itu gagal? Kepala Satpol PP Malinau sendiri,  Giram Barshobedie enggan berkomentar. Dia pun seolah berpikir dan berusaha mencari jalan terbaik ke depan. ’’Untuk sementara, tim  berkonsentrasi   pada PSK yang dipulangkan. Sedang  para PSK yang  melarikan diri  dan dimungkinkan masih berkeliaran di Malinau,  kami akan membereskannya setelah proses pumulangan mereka itu selesai,’’ ujarnya kepada BONGKAR!.

Giram Barshobedie berulang ulang menyatakan, pihaknya masih konsentrasi terhadap pemulangan 10 pelacur yang terjaring.  Pasalnya, biaya pemulangan mereka itu juga sampai ke daerah asalnya  sepenuhnya menjadi tanggungan Pemkab Malinau. ’’Nah, kalau proses pemulangan awal  mereka itu sudah beres, baru  kita lihatlah nanti. Yang pasti,  seberapa lama sih mereka itu (PSK, Red) bisa bertahan di tempat persembunyiannya,’’  ujar Giram dengan nada pasti.*** david arman

GEDUNG DPRD Malinau seolah menjadi tumpuan sukacita warga. Mereka datang berbondong-bondong ke gedung wakil rakyat yang berseberangan dengan gedung kantor Pemkab Malinau itu dengan serba baru. Tak cuma memakai baju baru, celana baru, selendang baru warna warni,  melainkan dengan semangat dan harapan baru.

Semuanya memang ceria. Maklum, hari itu, Senin, 27 Oktober 2008,   DPRD Malinau pimpinan Jhoni Laing Impang menggelar sidang paripurna istimewa untuk  menyambut dan merayakan HUT Kabupaten Malinau ke-IX yang dirangkai ‘Pesta Adat’ --  Irau  -- tahun kelima. Agenda pokoknya berupa penyampaian pidato Bupati Malinau, Marthin Billa.

Kondisi jalan yang menghubungkan Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu menuju Tapak Mega wilayah Malaysia Timur saat ini sangat memprihatinkan.

MUSIM hujan, rakyat di Malinau semakin sedih saja. Maklum, banyak ruas jalan mengalami kerusakan dan berlubang. Ini mengakibatkan sulitnya masyarakat pengguna jalan menuju Tapak Mega Malaysia untuk berbelanja kebutuhan pokok terutama Sembako.