KONDISI alam Nunukan yang terasa gersang semakin gersang saja.  Itu disebabkan makin seriusnya  kerusakan lingkungan yang terjadi. Tak hanya di beberapa daerah aliran sungai (DAS), melainkan kawasan hutan lindung (HL) pun sudah terkoyak sebagai akibat merajalelanya  pertambangan tanpa izin, terutama tambang galian C seperti pasir dan batu cadas. 

Melihat ancaman itu,  sejumlah LSM dan aktifis lingkungan  di daerah ini menghendaki Pemkab Nunukan segera action menertibkan dan menghentikannya.  Bahkan, Agus Mahesa,  kordinator bagian ekonomi dan lingkungan MPC Pemuda Pancasila (PP) Nunukan, melihat ancaman kerusakan lingkungan  Nunukan sudah sangat serius.

Agus menuding Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Nunukan seperti ’macan ompong’. Tidak  cepat  tanggap terhadap maraknya aksi para penambang liar.  Di mata Agus, Distamben   hampir tidak pernah  berupaya  menghentikan atau mencegah penambangan tanpa izin itu.  Ada apa ini?  ’’Saya melihat sejumlah oknum pejabat di dinas  itu  terkesan bermain atau patut diduga ikut mengeruk keuntungan dari usaha itu,’’ ujarnya.

MUNGKINKAH  warga  Krayan selamanya akan terisolir? Mungkin saja sepanjang ruas jalan darat dari dan ke Nunukan – Krayan belum tembus.  Itu disebabkan lima pesawat  yang melayani penerbangan  Nunukan -- Krayan Induk  dan  Krayan Selatan  tak bisa operasi maksimal. Terus diancam kerugian, dan nasibnya  akan sama seperti  pesawat DAS  (Dirgantara Air Service) beberapa tahun silam.

Hitung hitungannya,   manajemen penerbangan menemukan adanya ketidaksinkronan antara biaya operasional dengan anggaran yang tersedia, terutama subsidi dari Pemkab Nunukan mau pun Pemprov Kaltim. Kondisi itu diungkap oleh Ramposo,  pilot pesawat Airvan atau pesawat ’kura kura’  yang melayani rute  Krayan Selatan – Krayan Induk – Nunukan, dalam suatu perbincangan dengan BONGKAR!

WARGA Krayan Selatan, Nunukan, mulai risau.  Mereka memprotes  tak  pernah menerima bantuan berupa pengadaan 12 unit mesin listrik  guna  memudahkan operasional  penggilingan singkong. Persoalannya, proyek  pengadaan genset  yang dilakukan oleh kantor Pembangunan Masyarakat Desa (PMD)  Nunukan itu  terkesan  menjadi barang mubazir atau tak lebih sebagai  proyek ‘akal akalan’.

Kerisauan warga di daerah pedalaman dan perbatasan  yang hanya bisa ditempuh dengan transportasi udara itu, lantaran 12 unit genset tersebut tidak bisa diangkut dengan pesawat berbadan kecil dari Nunukan. Artinya, kalau genset itu diangkut dengan pesawat kecil semacam Airvan atau sejenisnya, sangat tidak mungkin.  Pasalnya, berat mesin itu sendiri mencapai  tiga ton per unit atau baru bisa terangkat  dengan  12 orang.  

KEINGINAN tim Dishutbun Nunukan memasang papan plang informasi atau tanda keberadaan hutan lindung (HL) di Sebatik Barat,  membuat warga sekitar gusar. Mereka tersulut emosi, lantaran tim Dishutbun agak over acting   dengan  ‘main tancap’ saja,  tanpa permisi atau memberitahu sebelumnya. Bahkan, Dishutbun terkesan  menakuti warga  dengan mengerahkan  anggota Polres dan Satpol  PP ke lokasi pemasangan.

Kesan menakuti warga desa Setabu, Sebatik Barat yang tinggal di sekitar kawasan HL itu  beralasan. Mereka menganggap, tim Dishutbun seharusnya tidak perlu mengerahkan sejumlah personel Polres Nunukan dan Satpol PP ke sana,   kecuali cukup meminta bantuan aparat Polsek dan Satpol PP Sebatik Barat.  Artinya, kalau memang anggota Polsek dan Satpol PP Sebatik Barat  itu diminta bantuan, mereka pun siap membantu. 

Tapi, faktanya tidak demikian. Tim Dishutbun terkesan  enggan memberdayakan aparat Polsek dan Satpol PP setempat. Padahal, fungsi tugasnya juga sama dengan anggota Polres dan Satpol PP di kabupaten. Celakanya lagi,  tim Dishutbun  pun dituding   mengancam akan memenjarakan warga kalau  menghalang halangi petugas memasang papan plang di sekitar kawasan HL ini.