RUANG sidang utama  PN Nunukan  mendadak ‘diserbu’ ratusan massa.  Mereka desak-desakan mencari tempat duduk, kontras dengan hari-hari biasanya yang terkesan agak lengang dan sepi. Tapi, kehadiran mereka bukan menggelar aksi demo  -- terlebih membuat huru hara -- melainkan hanya menyaksikan persidangan dua terdakwa, Hasan Basri dan Toyib Haryadi.

Para pedagang, kata M Sakir dari BONGKAR! yang berada di Krayan, mengeluh karena barang belanjaan untuk keperluan warga Krayan ditangkapi dan disita oleh Tentara Diraja Malaysia (TDM). Tindakan itu sudah berlangsung selama tiga bulan, sehingga mengakibatkan langkanya barang untuk konsumsi di Krayan.

TDM hanya menyita barang-barang Sembako milik WNI yang melintas batas. Sedangkan pemiliknya dilepaskan lagi dan pulang dengan tangan hampa. Mereka mengaku merasa dirugikan waktu dan uang, tanpa bisa membela diri. ”Kami cuma pasrah. Tidak bisa melawan sebab di negara orang,” cerita Thomas, pedagang dari Long Bawan.

SITUASI politik lokal yang memanas saat digelarnya Pilgub Kaltim 23 Oktober, kian bertambah seru dengan aksi saling provokasi alat-alat militer Malaysia dengan Indonesia di sekitar perairan Nunukan Kaltim. Kapal-kapal perang ini diturunkan untuk melakukan patroli di wilayah tersebut.

"Memang kapal-kapal perang ini ditugaskan untuk meningkatkan pengamanan di wiklayah itu. Namun sebagian di antara kapal-kapal perang ini ada yang sebelumnya sedang bertugas di Ambalat," kata Komandan Lanal Balikpapan, Kolonel Laut (P), Ahmadi Heri Purwono.

SUARA lantang PLB itu berhembus di Gedung DPRD Nunukan. Mereka ‘curhat’  ke  wakil rakyat,  lantaran aparat di daerah perbatasan ini terkesan over acting. Seolah  sangat berperan mengatur perdagangan lintas batas Tawau – Nunukan seperti selama ini. Bahkan, mereka pun  meminta  BC tidak menaikkan biaya masuk barang asal Malaysia.

‘’Dulu, kita hanya dikenakan biaya impor Rp 500.000,- per kapal.  Tapi, sekarang  BC mengenakan  Rp 5.000.000,- per kapal. Kenaikan 1.000 persen atau 10  kali lipat  ini terasa mencekik leher kami. Mau tak  mau akan berimbas ke masyarakat, karena pedagang pasti akan menaikkan harga jual barang  Malaysia ,’’ ungkap wakil ketua HPLB (Himpunan Pengusaha Lintas Batas)  Nunukan, H Usman,  ketika bertatap muka dengan DPRD, termasuk dihadiri pejabat BC.