Dana Kompensasi Rp.280 Miliar yang kini ditunggu-tunggu pembayaran oleh Pemprov Kaltim, rencananya kalau terjadi pembayaran, dana tersebut akan dimasukkan ke APBD-P 2010.

Tawaran pihak Bumi Resources (BUMI) mengenai kesanggupan membayar  kompensasi dengan cara menyicil sebanyak lima kali, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyatakan menolak cara itu.

Bumi Resources (BUMI) memunculkan surat Awang Faroek Ishak yang diduga palsu, sebagai alasan mengapa induk PT KPC (Kaltim Prima Coal) itu tak segera membayar konpensasi Rp280 Miliar.

”Skenario apa lagi ini,” gumam Rudi Hartono, aktivis LSM Pemerhati Pembangunan Kaltim, saat bertemu dengan wartawan BONGKAR!

Mencari jejak pemalsu surat Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, ibarat bola panas yang menyengat. Maklum, ini akan melibatkan orang-orang penting di bumi etam.

Setidaknya ada empat komponen kekuatan yang sedang memainkan isu ini. Pertama; Gubernur Kaltim yang konon ceritanya (dalam surat itu) mengirim surat tersebut ke ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes). Ini adalah  badan arbitrase internasional di Singapura yang mengurusi penyelesaian perselisihan negara dengan warga negara asing. Isi surat agar lembaga itu melanjutkan persidangan gugatan Pemerintah Provinsi Kaltim yang pernah distop.

Diduga terlibat korupsi, dua oknum  kepala dinas di  Kukar  ditangkap Kejaksaan. Keduanya dititipkan di Rutan Sempaja, Samarinda.

SATU lagi langkah nyata  jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim menguak perbuatan pidana korupsi yang disangkakan kepada oknum pejabat di provinsi ini. Kali ini,  dua oknum pejabat di Kukar yang diduga melakukan tindak penyalahgunaan keuangan Negara, sehingga   diringkus dan dijebloskan aparat berbaju cokelat itu ke dalam sel tahanan.  Kedua oknum pejabat itu adalah  Kepala Dinas Pendidikan Kukar,  HM Hardi dan Kepala Dinas Kesehatan,  dr H Abdurrahman.