Pelayanan PDAM Ketapang dikeluhkan masyarakat. M Taufik yang baru menjabat dua bulan pun mulai melakukan gebrakan terhadap kinerja BUMD itu.

BELUM maksimalnya pelayanan air bersih yang diterima masyarakat Ketapang, sampai sekarang masih menjadi PR (pekerjaan rumah) yang lumayan berat bagi BUMD itu. Dengan seabreg persoalan yang ada, PDAM dituntut melakukan pembenahan secara total.

Para tersangka korupsi Bansos Kukar jilid II belum ditahan.  Kejati sendiri  masih memburu barang bukti  berupa  37 pucuk pistol standar TNI yang dibeli para anggota DPRD Kukar periode 2004 – 2009 itu.

KAPAN perkara dugaan korupsi Bansos Kukar jilid II  itu mulai disidangkan?  Ah, belum diketahui pasti.  Kejati Kaltim sendiri yang dipercaya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)  menangani pelimpahan berkas perkaranya sudah menetapkan  tersangkanya. Namun, tiga tersangka itu – Khairuddin, Basran Yunus dan Boyke – belum ditahan.  Maklum,  penyidik  kejaksaan masih mengumpulkan barang bukti  berupa 37 buah pistol standar TNI yang dibeli para anggota DPRD Kukar periode 2004 – 2009 lalu.

Terinspirasi oleh Megawati Soekarnoputri, Ani Njau maju sebagai calon ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nunukan. Ternyata berhasil.

GAGAL duduk menjadi wakil rakyat pada Pemilu legislatif 2009 tak menyurutkan semangat Ani Njau untuk berkiprah di pentas politik. Baginya, obsesi membesarkan sebuah partai tak harus lewat kursi legislatif. Maka, ketika ia terpilih memegang pucuk pimpinan DPC PDIP Nunukan, seakan ada ruang lapang baginya untuk mengaktualisasikan diri dalam dunia politik. Seperti yang selama ini diidamkannya, mengabdi untuk partai.

Pemkab Nunukan dengan PT Pelindo IV Cabang Nunukan tak sepaham tentang -pemanfaatan Pelabuhan Lamijung. Sampai sekarang mangkrak.

DANA miliaran rupiah yang sudah diserap untuk membangun pelabuhan Lamijung, Nunukan itu seakan sia-sia. Bagaimana tidak, pelabuhan yang sudah rampung sejak tahun 2004 lalu hingga sekarang masih tak jelas pemanfaatannya. Padahal, masyarakat Nunukan sangat membutuhkannya.

Usut punya usut, ternyata ada masalah antara Pemkab dan Pelindo IV Cabang Nunukan untuk mengoprasionalkannya. Belum ada kesepakatan tentang pola pemanfaatan pelabuhan. Walaupun jelas pelabuhan itu dibangun menggunakan APBD dengan tujuan mulia dari Pemkab Nunukan untuk masyarakatnya.