Sungguh angka besar, Rp 7,5 miliar hanya untuk membuat sebuah patung di Kota Tenggarong Kukar.

Sebuah patung lembuswana dalam posisi duduk di Pulau Kumala Tenggarong sudah ada sejak beberapa tahun silam. Patung yang dibuat sejak Syaukani HR menjadi Bupati Kukar itu dipersoalkan oleh kerabat Kesultanan Kutai. Ada semacam kepercayaan budaya di sana, bahwa posisi duduk patung mendatangkan ‘kesialan’ bagi daerah berpenduduk 650 ribu jiwa itu.

Menurut kerabat Kesultanan Kutai ing Martadipura, Pangeran  Ario Jaya Winata yang akrab disapa Aji Boli, patung lembuswana dibuat dalam posisi duduk, tidak pernah ada dalam sejarah kerajaan. Semua patung lembuswana  dibuat dengan posisi berdiri.

Setidaknya ada lima persoalan  besar yang menjadi perhatian masyarakat dunia, bahkan selalu menjadi tolok ukur prestasi para pemimpin negara. Apa kelima persoalan itu? Mereka menyebutnya sebagai WEHAB, yaitu water, energy, health, agriculture dan biodiversity.

Posisi air bersih diletakkan terdepan alias paling awal, menandakan begitu tingginya derajat sektor air bersih (SAB) dibanding empat sektor penting lainnya. Saking pentingnya, maka tiap pemerintahan meletakkan pula urusan kebutuhan tersebut dalam tiap anggarannya.

Saat ini hubungan emosional keadministrasian antara Pemkab Nunukan dan Pemkab Tanah Tidung (KTT) tengah ‘renggang’  juga boleh dikata  sedang tidak mesra. Pemicunya, sebidang tanah dalam wilayah Linuang Kayan Kecamatan Sembakung Nunukan diperebutkan oleh masing masing wilayah administrasi daerah. Lahan yang jadi rebutan itu memiliki keluasan puluhan hektare.

Mengapa lahan itu diperebutkan. Konon di kawasan itu mengandung potensi sumber daya alam (SDA) berupa aset  kandungan batubara dan migas. Hasil survei sementara kandungan SDA-nya cukup besar dan tak akan habis diolah hingga 50 – 70 tahun ke depan. Perebutan lahan itu sudah berlangsung sekitar 10 tahun atau sejak Nunukan bersama Tarakan dan Malinau dimekarkan dari induknya Kabupaten Bulungan.

Jatah para petani seringkali raib di tangan pejabat pemerintahan dan pengusaha. Padahal, notabene mereka adalah orang-orang terhormat yang lebih baik tingkat pendidikan dan ekonominya.

Banyak sekali kasus-kasus pengadaan bibit peternakan dan pertanian harus bermuara di pengadilan. Mulai dari mark-up alias penggelembungan harga sampai dengan proyek fiktif. Di Samarinda saat ini ada dua pejabat pemerintah kotanya yang ditahan karena kasus pengadaan sapi. Kedua pejabat itu adalan Marwoto dan Zainuddin. Marwoto waktu itu menjadi Kepala Bagian Bina Sosial dan Zainuddin sebagai Kepala Subag Pendidikan dan Tenaga Kerja di Bina Sosial Pemkot.