Indonesia mendukung program nuklir Iran yang ditujukan bagi ilmu pengetahuan. Namun jika program nuklir itu bertujuan militer, Indonesia tegas menolak.

"Sebagai penandatangan perjanjian internasional perlucutan dan pengurangan senjata nuklir, Indonesia tidak akan pernah mendukung pengembangan nuklir untuk senjata, tetapi Indonesia menghargai Iran untuk mengembangkan nuklir dalam rangka ilmu pengetahuan dan perdamaian," urai SBY.

Iran dengan tegas telah membantah proyek nuklirnya bertujuan untuk pembuatan senjata nuklir. Apalagi sebagai salah satu negara yang menandatangani traktat nonproliferasi nuklir (Non-Proliferation Treaty/NPT), Iran mendesak penghapusan seluruh senjata pemusnah massal dari muka Bumi.

Program nuklir Iran kini tengah menjadi sorota dunia, menjelang pertemuan Negeri Mullah itu dengan lima anggota permanen Dewan Keamanan PBB --Inggris, AS, Rusia, China, dan Prancis-- plus Jerman, atau disebut kelompok P5+1, pada 1 Oktober esok di Jenewa, Swiss.

Pekan lalu menjelang pembukaan KTT G20 di Pittsburgh, Presiden AS Barack Obama, PM Inggris Gordon Brown, dan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy mengecam pembangunan fasilitas pengaya uranium yang dibangun Teheran di dekat kota suci Syiah, Qom. Namun sebelumnya, Iran telah menyampaikan proyeknya tersebut beberapa bulan lebih cepat dari kewajibannya kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Dalam pernyataannya, SBY menegaskan Indonesia meminta Iran bekerja sama dan transparan terhadap IAEA. "Kami meminta Iran transparan. Berikan informasi mengenai reaktor-reaktor nuklirnya, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan," tegas SBY.

SBY juga berharap pertemuan P5+1 dengan Iran mencapai titik temu.

Sementara dikutip dari Press TV, seorang anggota parlemen senior Iran menegaskan Teheran mempertimbangkan untuk menarik diri dari NPT jika kekuatan Barat terus menekan Republik Islam untuk melepaskan hak pengayaan uranium guna memproduksi bahan bakar nuklir.

"Jika P5+1 melanjutkan pembicaraan dengan kami dalam bahasa tekanan untuk memojokkan kami, dan untuk berbicara tentang sanksi, tidak ada pilihan selain keluar dari pembicaraan," tegas Hassan Ghafourifard, anggota DPR Iran.

"Kesabaran kami ada batasnya. Kami telah mendiskusikan persoalan ini selama tiga sampai empat tahun, dan mereka selalu meminta Iran untuk menghentikan pengayaan," tambahnya. ** Amirul Hasan - Okezone