Mubes GMDK di Ketapang, Kalbar, berupaya membekali para pemuda dayak untuk ambil bagian memajukan pembangunan daerah.

APLAUS dan tepuk riuh undangan menyambut bunyi gong  tiga kali yang dipukul Asisten I Setkab Ketapang, FX Sungkalang. Pemukulan gong itu sekaligus menandai dimulainya Mubes ke III FGMDK (Forum Generasi Muda Dayak Ketapang) di Ketapang, Kalbar. Mubes FGMDK yang digelar satu hari itu,  24 Oktober 2009,  mengusung tema menarik, yakni Membangun Kaderisasi Generasi Muda Dayak Ketapang yang Bertanggungjawab untuk kemajuan pembangunan Ketapang ke depan.

Musyawarah besar (Mubes) FGMDK kali  ini cukup menarik perhatian. Tak hanya unsur Muspida Ketapang yang hadir, tapi ada pula pengurus organisasi sosial kemasyarakatan, tokoh-tokoh Dayak, termasuk para unsur ketua  organisasi Dayak di Ketapang. Semuanya cerah ceria untuk berembuk sekaligus memecahkan berbagai persoalan kaum muda dayak dalam pembangunan di kabupaten ini.

Ketua Panpelnya sendiri, Budi Matius tak kalah cerianya. Ia menyebut,  Mubes FGMDK ini memiliki arti strategis. Sangat penting terkait perkembangan GMD (generasi muda dayak)  untuk ikut andil memperjuangkan kemajuan pembangunan di Ketapang. Terlebih kepengurusan FGMDK sendiri sudah terbentuk di 16 kecamatan yang ada.

Terlaksananya Mubes ini, urainya,  tidak terlepas dari adanya bantuan dana dari Pemkab Ketapang sendiri, ditambah sumbangan beberapa perusahaan dan pribadi-pribadi. “Kami merasa patut menyampaikan rasa terima kasih ke semua pihak yang membantu terlaksananya Mubes,” ujar Budi Matius tanpa menyebut  besaran anggarannya.

Selain itu, guna meramaikan acara ini, Panpel  juga menggelar lomba Sapka Gasing dan Sumpit Dayak,  hasil kerja sama dengan Kantor Informasi dan Kebudayaan Ketapang. Ia pun sangat berharap kepada GMD untuk melestarikan budaya Gasing dan Sumpit  yang gilirannya  dapat  dikembangkan menjadi aset budaya dan wisata Ketapang.

Budi mungkin benar.  Lantas Ketua Umum FGMDK,  Konisius Kuan menyebut, forum ini merupakan salah satu organisasi kepemudaan di  Ketapang. Keberadaannya dimaksudkan untuk menunjukkan peran serta generasi muda dayak di dalam kehidupan bermasyarkat dan pembangunan,  khususnya di Kabupaten Ketapang. Organisasi ini juga ikut memelopori dan memotivasi pemuda dayak dengan membaur ke masyarakat untuk melakukan pembangunan secara nasional dan regional.

Di bagian lain,  salah satu unsur ketua DADK (Dewan Adat Dayak Kabupaten) Ketapang, Saleh Albinus menekankan,  GMD  perlu  mewarisi sifat kepemimpinan dari leluhur nenek moyang. “Sebenarnya masyarakat adat dayak memiliki sifat kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Ada lima peristiwa yang dilakoni hari-hari, dan salah satunya  Nugal. Pada kegiatan Nugal ini ada sifat kepemimpinan yang mengajak pemimpinnya harus turun lapangan walau lebih sedikit menugal. Tidak ada cerita seorang pemimpin harus bertolak pinggang.   Jadi Jabang atau Peniris itu disebut Kepala Nugal yang dapat disejajarkan dengan level Kepala Desa,” ujarnya.

Ada lagi istilah lainnya, Nubak.  Kepala  Nubak itu disejajarkan dengan jabatan seorang bupati ke atas. Jadi kalau seluruh pemimpin di Negara ini mengikuti sifat kepemimpinan Kepala Nugal dan Kepala Nubak, masyarkat Indonesia ini akan makmur karena mendapat keadilan. “Saya berharap para pemuda dayak bisa bercermin pada kepemimpinan leluhur kita,”  ujar Saleh Albinus.

Saleh pun bercerita soal pembagian APBD sebagai tolak ukurnya.   Ia menyebut, APBD Ketapang yang mengucur sudah tidak adil.  “Saya pernah menghitung tanpa kalkulator, dan angkanya sembilan berbanding satu (9 : 1).  Padahal,  seluruh hasil Ketapang berasal dari hulu. Apakah misalnya dalam bentuk tambang, HPH, perkebunan dan pertanian. Orang dayak ini sangat banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan  Ketapang,  tapi apa yang sudah diberikan ke hulu,” tandasnya

Saleh pun tidak sependapat kalau ruas jalan Pelang – Tumbang Titi itu hanya dibangun buat  kepentingan orang dayak.  Sebab, seluruh masyarakat Ketapang menggunakan jalan ini kalau mereka pergi  ke Tumbang Titi. Tak heran kalau  ia mengajak semua stakeholder untuk sama-sama memperhatikan dan memikirkan pembangunan di daerah pehuluan yang kurang mendapat perhatian.

“Tolong sampaikan masalah ini kepada Bupati. Sudah porsinya kami orang dayak ini bisa diberikan hak kami secara proporsional.  Dan, pada kesempatan ini  saya juga meminta ke Polres Ketapang untuk memberikan perlindungan dan pengamanan kepada masyarakat di daerah hulu sungai. Sebab, kondisi  masyarakat di hulu sungai Sandai sama dengan tidak bertuan dalam hal ketertiban dan keamanan,” harapnya.

Belum ada statemen Kapolres Ketapang menyikapi permintaan itu. Tapi, salah satu perwira pertama di Polres Ketapang yang hadir sepertinya menyikapinya cukup serius. Begitu pula Asisten I Setkab Ketapang, FX Sungkalang yang mewakili Bupati hanya manggut-mangut. 

FX Sungkalang sendiri ketika membacakan sambutan Bupati tak menyinggug persoalan ketertinggalan pembangunan di daerah hulu Ketapang. Ia mengatakan pemuda dayak diharapkan dapat berkembang terus dan menyusun strategi dan program ke depan sesuai dengan tema menggerakkan Basis Kultural Dayak dalam Membangun Kaderisasi yang bertanggungjawab untuk kemajuan pembangunan Ketapang.

Asisten I Setkab Ketapang itu pun menyebut, ada dua sasaran  pokok yang diharapkan dalam penyaluran dan pembinaan generasi muda di daerah ini. Antara lain   terujudnya organisasi kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat ke arah makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD ’45.

Di bagian lain terkait akan dilaksanakannya Pilkada Ketapang tahun 2010, FX Sungkalang menghendaki agar semua oranganisasi kemasyarakatan  -- termasuk para pemuda dayak – untuk tetap menjaga keutuhan daerah. “Semua elemen masyarakat saya harap bisa menjaga keutuhan daerah,  aman, tertib dan damai di antara kita semua,” ujarnya mengakhiri sambutan. *hajeri, pj sitorus