Banjir menjadi problematik khusus buat Pemkot Samarinda. Tiap tahun, konsentrasi pikiran, tenaga dan tentu saja uang terkuras untuk mengatasinya.

Setidaknya ada empat titik konsentrasi Pemkot Samarinda saat ini tiap kali hujan turun. Pertama adalah Waduk Benanga di kawasan Tanah Merah Lempake. Waduk ini ibaratnya ’malaikat’ penentu banjir atau tidaknya Kota Samarinda. Pernah, suatu kali waduk itu jebol (tahun 1998), maka tak lagi sekedar banjir yang datang, tetapi menjadi bencana. Katagorinya bencana nasional pula, karena merendam puluhan ribu rumah yang nyaris sampai atap dan berminggu-minggu tak mau kering.

Konsentrasi kedua adalah kawasan Jalan Remaja, Pemuda, Nusantara, Jalan Gatot Soebroto (dulu Kakaktua) dan sekitar kawasan Bandara Temindung. Ini kawasan langganan banjir. Meski termasuk daerah yang harganya tanahnya eksklusif alias mahal, tapi lama-lama banyak juga penghuninya yang pindah karena tidak tahan lagi menghadapi air bah bercampur lumpur tiap kali hujan.

Yang ketiga, kawasan Gunung Lingai dan Sempaja yang masuk zona Samarinda Utara. Di kawasan itu biasanya tidak langsung banjir kalau sedang hujan, tapi nanti kira-kira satu jam pasca hujan, kemudian air makin tinggi. Masyarakat di kawasan itu mempercayai banjir berasal dari pembukaan lahan untuk perumahan dan tambang batubara.

Nah, yang keempat, Pemkot konsentrasi untuk zona Samarinda Ulu, yakni Jalan Antasari dan sekitarnya. Sejak beberapa tahun silam Pemkot sudah mengidentifikasi alur aliran air yang bikin susah warga di sana, karena numpuk di kawasan mereka sampai ke jalan raya. Dari identifikasi itu akhirnya diputuskan membuat polder di Gang Indra. Dana APBD (anggaran pembangunan belanja daerah) diturunkan Rp43,2 Miliar. Dan, mestinya awal tahun 2010 ini sudah rampung, hanya saja ternyata ada hambatan di lapangan.

Konon, rintangan yang membentang itu adalah adanya klaim dari salah seorang warga bahwa tanah yang telah dijadikan polder  adalah miliknya yang belum diganti rugi. Pemkot bingung, ditambah lagi keberadaan orang yang mengklaim itu, Najamuddin, sudah tidak tinggal di Samarinda. Ia adalah pegawai Badan Pernahan Nasional (BPN) Kabupaten Trenggalek Jawa Timur.

Masalah lain muncul. Walaupun Pemkot mengklaim polder sudah hampir rampung, bahkan progresnya sudah di atas 90 persen, tapi sayangnya warga sekitar Jalan Antasari tidak begitu percaya. Ditambah, tiap kali hujan turun, banjir tetap melanda warga di sana. Nah, lo.

Entah ada kesalahan di mana. Yang pasti polder yang diharapkan menyelesaikan masalah banjir bagi ribuan warga di Antasari, tidak serta merta terwujud. Beberapa pekan lalu, ketika hujan deras turun warga sekitar dilanda kecemasan lagi karena air meluncur dengan deras melintas kawasan mereka. ”Polder tidak efektif,” begitu komentar warga di sana. Ada tanda-tanda, dengan munculnya dua masalah itu pembangunan polder bakal mangkrak.

Akhirnya Pemkot memang ibarat gali lubang tutup lubang dalam penyelesaian banjir. Misalnya setelah sukses membangun polder di kawasan Kelurahan Air Hitam, dan warga sekitar tidak kebanjiran lagi, tetapi muncul kawasan banjir baru seperti di kawasan Sempaja dan sekitar. Begitu terus.

Begitulah yang terjadi kalau penyelesaian banjir dilihat dari kacamata lokalan saja. Pembangunan polder di Air Hitam dan Gang Indra, belum cukup untuk menampung debit air yang sangat besar akibat pohon-pohon ditebangin dan bukit-bukit dipangkas. Walikota  Samarinda Achmad Amins memproyeksikan Kota Samarinda membutuhkan 12 polder. Tapi apa betul kalau sudah ada 12 polder soal banjir selesai?

Banjir mestinya adalah domain gabungan para ahli, seperti tata kota, pengairan dan lingkungan. Dari merekalah bisa didengar apa saja yang harus dilakukan mengatasinya. Tidak cukup dengan membangun polder, kalau kebijakan pembukaan lahan terus dilakukan di mana-mana. Tidak cukup bicara Kota Samarinda kalau di hulu Sungai Mahakam, hutan-hutan terus dibabat.

Idealnya, untuk kelas provinsi koordinatornya adalah gubernur. Lebih tinggi lagi, empat gubernur se-Kalimantan perlu merumuskan – ya melalui semacam konferensi – seberapa besar penebangan hutan yang ditolerir di masing-masing daerah, seberapa besar dibolehkan perizinan batubara, dan sebagainya dan sebagainya. Kebijakan empat gubernur menjadi panduan bagi Presiden bagaimana menyikapi kebijakannya terhadap lingkungannya.

Tapi memang tak ada yang peduli untuk itu. Semua berjalan sendiri-sendiri. Para ahli dan pakar lingkungan asyik dengan pikirannya sendiri, pemerintah juga lebih tertarik mendatangkan investor untuk membuka hutan menjadi kebun dan tambang. Akibatnya, ya seperti yang diterima masyarakat Kota Samarinda sekarang. Selalu kebanjiran. **