Pemkab Nunukan dengan PT Pelindo IV Cabang Nunukan tak sepaham tentang -pemanfaatan Pelabuhan Lamijung. Sampai sekarang mangkrak.

DANA miliaran rupiah yang sudah diserap untuk membangun pelabuhan Lamijung, Nunukan itu seakan sia-sia. Bagaimana tidak, pelabuhan yang sudah rampung sejak tahun 2004 lalu hingga sekarang masih tak jelas pemanfaatannya. Padahal, masyarakat Nunukan sangat membutuhkannya.

Usut punya usut, ternyata ada masalah antara Pemkab dan Pelindo IV Cabang Nunukan untuk mengoprasionalkannya. Belum ada kesepakatan tentang pola pemanfaatan pelabuhan. Walaupun jelas pelabuhan itu dibangun menggunakan APBD dengan tujuan mulia dari Pemkab Nunukan untuk masyarakatnya.

Berdirinya pelabuhan di kawasan eks kebakaran Lamijung, sebenarnya sudah menjadi bagian realisasi kesepakatan bersama antara Pemerintah Negeri Sabah Malaysia, dengan pemerintah Propinsi Kalaimantan Timur. Dokumen kesepakatan itu tertuang dalam bidang sosial ekonomi Malaysai-Indonesia yang lebih dikenal  dengan istilah Sosek Malindo.

Dengan dasar itu, ketika terjadi kebakaran besar yang memusnahkan pula pasar dan dermaga tradisional Lamijung, muncul persetujuan Gubernur Kaltim untuk membangunnya kembali. ”Jadi keberadaan pelabuhan Lamijung ini semestinya mendapat dukungan dari semua institusi yang ada di Kabupaten Nunukan,” harap Kepala Sub Hubungan Masyarakat Pemkab Nunukan, Kaharuddin A. Tokkong kepada BONGKAR!.

Harapan bisa berbeda dengan realitasnya. Sebab keberadaan pelabuhan itu kini justru menjadi pemicu konflik baru antara PT Pelindo Cabang IV Nunukan dengan Pemkab. Malah konfliknya berkepanjangan. Tidak ada langkah penyelesaian walau sudah ada upaya mediasi dan pertemuan beberapa kali. Akhirnya, di mata publik, pembangunan pelabuhan menggunakan uang rakyat miliaran rupiah itu hanya sia-sia.

Bagaimana Pemkab Nunukan menanggapi hal ini? Bagi Pemkab, mewujudkan keberadaan pelabuhan Lamijung bukanlah egoisme yang berlebihan. Sebagai daerah yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah Malaysia, sudah sepantasnya sarana dan prasarana infrastruktur ditingkatkan demi memajukan pembangunan daerah. Termasuk untuk kemaslahatan masyarakatnya.

Terutama kebutuhan akan sarana pelabuhan guna memperlancar hubungan kedua negara dalam perdagangan dan tenaga kerja. Namun apa yang terjadi sekarang, kontribusi atas keberadaan pelabuhan tak bisa dirasakan masyarakat hingga sekarang, bahkan untuk Pemkab sendiri tak sesuai dengan rencana awal. Padahal, selain diharapkan dapat menambah pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemkab Nunukan, juga agar dapat mempermudah transportasi dari Nunukan ke Tawau- Malaysia dan sebaliknya.

Menanggapi hal ini, Bupati Nunukan H Abdul Hafid Achmad melalui Kepala Sub Hubungan Masyarakat Pemkab Nunukan, Kaharuddin Tokkong menuturkan bahwa PT Pelindo IV Cabang Nunukan semestinya memiliki tanggungjawab moral kepada masyarakat dan Pemkab Nunukan. Karena kawasan pelabuhan masih termasuk wilayah otorita Pemda.

Sebab, apapun yang terjadi dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Nunukan tetap menjadi tanggungjawab pemerintah. Meskipun diakuinya, status PT Pelindo sekarang ini sudah berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tetapi diharapkan tidak serta merta mengklaim kekuasaan yang berdampak terhadap kerugian kepada masyarakat dan pemerintah.

“Ada komunikasi yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan kedua institusi, yaitu PT Pelindo  dan Pemda terkait soal pengelolaan pelabuhan. Makanya dibangunlah pelabuhan di Lamijung. Tapi pembangunan pelabuhan tersebut disetujui oleh Gubernur Kaltim waktu itu,” terang Kaharuddin. Jadi pembangunan pelabuhan itu mengacu pada kesepakatan kerjasama dengan Sabah Malaysia untuk penyediaan sarana pelabuhan. Hal ini juga menjadi tanggungjawab Pemprov Kaltim.

Sementara dilain pihak, General Manager PT Pelindo IV Cabang Nunukan, Wellang menyatakan bahwa lokasi pembangunan Pelabuhan Lamijung masih termasuk kawasannya PT Pelindo IV. Ia bersikeras, kawasan kekuasaan BUMN yang dipimpinnya itu sepanjang sebelah Timur berputar ke bagian Utara hingga Selatan Nunukan. “Jadi lokasi tempatnya Pelabuhan Lamijung itu masih termasuk lokasi milik PT Pelindo IV Cabang Nunukan,” ujarnya sambil menunjukkan peta. ** M Rusman