Miliaran rupiah APBD Kukar digelontorkan untuk Perusda Kukar. Hasilnya nol sen rupiah dan Perusda pun dibekukan. APA kabar Perusda Kukar?  Seberapa  besarkah perusahaan daerah  yang diberi nama Tunggang Parangan (TP)  itu  sudah memberikan  kontribusi  terhadap  pemasukan  PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kukar?  Sejauh catatan yang didapat,  tidak ada satu rupiah pun pemasukan yang didapat dari TP.  Padahal, Perusda ini sudah berusia hampir 10 tahun  sejak berdiri tahun 2000.

Selama hampir 10 tahun berdiri, Perusda  TP  memang  tak pernah memberikan pemasukan  ke daerah. Malah, jenis usaha yang dikembangkan Perusda itu  pun tidak jelas. Padahal,  Perusda ini sudah mendapat suntikan dana dari APBD Kukar bermiliar-miliar rupiah.  Tak heran, kalau keberadaan Perusda TP ini hanya membebani APBD Kukar saja.

Kesan  itu tak terlalu mengada-ada.  Selama  lima  tahun Perusda TP yang ‘dinakhodai’  Dahri  Yasin  itu, selalu mendapat subsidi dari APBD Kukar. Karena itu, Pemkab akhirnya membekukan Perusda ini. “Setahu saya,  miliaran rupiah anggaran Kukar amblas untuk membiayai Perusda  TP. Tapi, hasilnya masih  nol sen, dan TP hanya tinggal papan nama,” ucap Syahranie, salah satu pengusaha   yang juga  anggota DPRD di Kukar.

Syahranie menghendaki,  Perusda TP ini sebaiknya dihidupkan kembali dengan konsep  dan manajemen baru. Jangan  terkesan dibiarkan ambruk seambruk-ambruknya  tanpa adanya satu upaya atau terobosan usaha untuk membangkitkannya. Kenapa Perusda TP ini tak berjalan seperti diharapkan?  Banyak tudingan kalau  Perusda ini tidak dikelola secara profesional oleh orang yang bukan ahlinya.  Pengelolanya bukan  berjiwa bisnis, kecuali lebih bersifat  politis.

Benarkah begitu?  Dirut Perusda TP sendiri, Dahri Yasin, menampik anggapan itu. Ia menyebut, tidak benar Perusda TP itu salah kelola.    “Begini, Perusda TP ketika saya kelola tidak memiliki aset apa-apa. Aset yang ada tidak diserahkan ke Perusda, sehingga apa yang harus dikelola dan apa yang mesti dijalankan kalau aset yang dipegang tidak ada,” ujar Dahri Yasin dalam suatu perbincangan dengan BONGKAR!

Dahri mengakui, konsep awal pendirian Perusda TP atas ide Syaukani HR sewaktu menjadi Bupati Kukar 1999 – 2004. Tujuannya  untuk mengelola aset-aset  daerah seperti obyek wisata Pulau Kumala dengan sarana dan prasarananya, Hotel Singgasana dan Hotel Lesung Batu di Tenggarong,  termasuk  RPU (Rice Processing Unit) dan Planetratium Pendidikan. Namun, aset-aset  daerah itu tidak diserahkan ke TP untuk dikelola.

Dahri pun  mengaku kecewa.  “Apa yang bisa dibuat TP kalau aset daerah itu tidak dipercayakan  ke Perusda TP,”  ucap  Dahri  seraya membenarkan, Perusda ini resmi dibekukan sejak Juli 2005,  karena Pemkab melihat   Perusda TP tidak bergerak alias vakum. Pemkab pun membekukan kepengurusan TP.

Bagaimana kelangsungannya?  Sekkab Kukar sendiri,  Ajie Harianto Bahroel mengaku, sampai sekarang belum ada kepengurusan baru untuk perusda ini. Bahroel pun mengaku  tidak tahu berapa nilai APBD yang terserap ke Perusda TP. “Boleh jadi kalau nilainya miliaran rupiah. Tapi, saya tidak tahu persis soal dana Perusda TP dan untuk apa saja dana itu, saya juga tidak tahu,” katanya.

Tadinya, aku Bahroel,  ada memang rencana menghidupkan kembali Perusda TP. Malah, ada beberapa nama yang sudah diseleksi untuk mengurus TP. Namun,  belakangan figur-figur itu mundur satu-satu tanpa alasan jelas.  Sedang yang bertahan dianggap kurang memiliki kemampuan mengurus Perusda ini.

Di bagian lain terkait  pengelolaan aset-aset daerah yang tadinya akan dikelola Perusda TP, berjalan sendiri-sendiri dan tetap terus disubsidi. Tapi, karena dianggap tidak bisa memberikan kontribusi ke daerah, aset-aset itu dipercayakan pengelolaannya ke pihak  swasta. Mulai 2010 ini,  katanya,  aset daerah seperti  Hotel Singgasana,  Lesung Batu, obyek wisata Pulau Kumala dikelola swasta dengan cara bagi hasil selama 5 tahun kontrak kerja sama. *fahran