DPRD Bulungan dinilai kurang adil dan tak proporsional memperlakukan media massa di daerah ini.

SIAPA pun di era kemajuan teknologi sekarang pasti memerlukan kehadiran wartawan. Peran jurnalistik dianggap sangat besar, bahkan disebut-sebut sebagai pilar keempat dalam penegakan demokrasi di Indonesia. Tak heran kalau kiprah  pembangunan di daerah pun, pers menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dan sebaliknya.

Tanpa pers, eksekutif maupun legislatif takkan bisa berbuat banyak melaksanakan pembangunan. Paling tidak, keberadaan pers sebagai media komunikasi dan informasi terasa sangat mendukung kesuksesan segala sesuatunya. Pers sangat dirasakan masyarakat Bulungan. Tidak sedikit  wartawan dari media cetak maupun elektronik yang di daerah ini seiring  terus bertambahnya penerbitan media massa.

Namun,  upaya pers untuk maju dan terus berkembang terkesan kurang mendapat respon positif atau dukungan dari pihak legislatif di DPRD Bulungan. Itu tercermin dari pemangkasan anggaran untuk Humas hingga 70 persen. Imbasnya, mau tak mau  berakibat dengan pemutusan langganan dengan sejumlah media yang biasanya bisa diterima para anggota DPRD Bulungan. Mungkinkah para wakil rakyat itu bisa sukses kalau  akses informasi melalui media massa terputus?

Kabag Humas Setwan Bulungan sendiri, Zulkifli, tidak menampik persoalan itu. “Kita berancang-ancang akan memutuskan seluruh langganan media cetak daerah yang beredar dilingkungan DPRD, “ ujarnya dalam suatu perbincangan dengan wartawan. Alasannya? Zul – sapaan akrabnya – mengaku anggaran yang tersedia sangat terbatas.  Ia menyebut, anggaran yang tersedia  hanya Rp 300 juta setahun.

“Jangankan menambah jumlah langganan,  mempertahankan langganan media yang ada saja, kita sudah kelimpungan,” ucap Zul seraya menambahkan,  dari 16 media yang masuk ke dewan tahun 2009, kemungkinan tidak satu pun media cetak yang bisa diakomodir pada tahun  anggaran 2010.  Ia membayangkan, dari total Rp 300 juta alokasi anggaran Humas,  Rp 175 juta untuk langganan plus biaya pemasangan iklan di surat kabar. Sisanya Rp 125 juta lagi diperuntukkan khusus belanja barang dan keperluan inventaris lainnya.

Sangat mustahil memang, urainya, dengan anggaran sebanyak itu Humas bisa berbuat banyak. ”Ketika anggaran Humas tahun 2009 sebesar Rp 570 juta saja, misalnya, kita   sudah terasa berat mengelolanya. Apalagi kalau  hanya dengan Rp 300 juta seperti sekarang. Jangankan untuk biaya advertorial, langganan koran anggota DPRD hanya mampu dibayar selama 4 bulan saja,” imbuhnya lagi.

Secara terpisah, Ainun Faridah dari fraksi Golkar mengaku kaget dengan besaran anggaran itu. “Masa iya, anggaran Humas hanya Rp 300 juta? Padahal, yang kita setujui Rp 1 miliar untuk 2010 mendatang. Nantilah saya bicarakan kembali dengan unsur pimpinan dewan, “ jelasnya seraya mengaku  kebutuhan bahan bacaan dan sarana ekspos di surat kabar sangat penting bagi anggota dewan.

Ainun menyatakan, sangat tidak mungkin eorang wakil rakyat bisa mengetahui perkembangan daerah dan bisa menyampaikan gagasan kalau tak melalui sarana mass media yang ada, cetak maupun elektronik. Dan, persoalan itu pun diungkapkan Syarwani, Wakil Ketua DPRD Bulungan dari fraksi Golkar. Ia melihat, terancamnya pemutusan seluruh langganan media cetak akibat keterbatasan anggaran Humas,  sangat tidak baik untuk perkembangan pers di daerah. Ia pun berjanji  akan membicarakan secepatnya kepada Sekwan, selaku pengguna anggaran (PA) di lingkungan DPRD.

Persoalannya berimbas dengan kekecewaan para wartawan. Malah,  kalangan wartawan pun berancang-ancang akan memboikot peliputan di DPRD Bulungan. Mereka juga menuding Sekwan bersikap tidak proporsional dalam membina media cetak yang beredar di daerah.

Agus Muslim, misalnya, salah seorang wartawan media lokal yang ditempatkan di Bulungan, terang-terangan mengkritik sikap Sekwan yang dinilai tak bertindak adil dan proporsional dalam menghadapi media. “Jangan ada istilah media ‘anak kandung’ dan media ‘anak tiri’,” tegasnya seakan sangat  kecewa. Mengingat visi dan misi yang diemban dan performance media tidak sama. Baik itu media harian, mingguan maupun bulanan.

Besar harapan para awak pers, sebelum disahkannya anggaran tahun 2010 mendatang, perlu dilakukan pemikiran jernih semua pihak untuk mencari solusi agar dewan memberi kesempatan kepada semua media untuk berkiprah di lingkupnya. Humas DPRD Bulungan sendiri enggan berkomentar tentang hal ini. “Silakan tanya Sekwan selaku PA, bukan kapasitas saya berkomentar soal anggaran tersebut, “ tukasnya.

Saat meladeni puluhan wartawan yang ngeluruk ke kantornya, Mashuri, Sekwan DPRD Bulungan berjanji akan membicarakan masalah tersebut dengan unsure pimpinan dewan. “Benar saya selaku PA, tapi yang tahu persoalan besaran anggaran adalah usernya yaitu masing-masing Kabag yang membidangi, termasuk Kabag Humas, “ terang Mashuri.

Lebih jauh ia menjelaskan, menyusutnya APBD secara keseluruhan sebesar Rp 500 miliar pada tahun anggaran 2010 ini, tidak hanya berdampak kepada mass media yang terbit di daerah. Beberapa pos pembangunan fisik proyek juga terkena imbas.

Memang jika menghitung pos anggaran sekretariat DPRD secara global sebenarnya naik. Contohnya dengan kenaikan gaji pegawai dan kenaikan gaji berkala secara otomatis, maka besaran alokasi anggaran yang digelontorkan ikut bertambah pula. Termasuk alokasi anggaran kepada dua puluh lima orang anggota dewan sekarang.

Kalau kebetulan pos langganan surat kabar hanya sejumlah itu, faktanya memang sudah sesuai usulan yang masuk. “Logikanya kan saya hanya tinggal tanda tangan saja usulan bakunya memang dari bawah. Mana mungkin saya mengubahnya,“ ujar Mashuri.

Mendengar jawaban Sekwan, para wartawan spontanitas berencana akan menemui unsur pimpinan dewan dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan agar seluruh media lokal yang terbit di daerah langganannya bisa diakomodir Humas pada tahun anggaran 2010 ini.

Hasbullah, Ketua DPRD Bulungan ditemui di ruang kerjanya berjanji akan mengupayakan agar anggaran pos Humas  dikembalikan seperti semula sebesar Rp 1 miliar. Demikian juga anggota dewan lainnya turut mendukung ide tersebut. Sayangnya, dukungan unsur pimpinan ini hanya setengah hati atau hanya sebatas wacana. Buktinya, setelah penetapan anggaran  ternyata pos anggaran Humas tidak berubah.

Mashuri sendiri mengaku lantaran perintah untuk merubah anggaran Humas hanya sebatas wacana dari unsur pimpinan, pihaknya tidak berani untuk merubah. “Lain halnya apabila titah atau perintah dari unsur pimpinan disertai dengan nota (memo,red). Seketika itu juga pihaknya akan merubah besaran anggaran dimaksud,”  ungkapnya. * sahriansyah.