Sejumlah guru di Nunukan mengeluh rapel gaji tambahan yang dijanjikan Gubernur Kaltim dibayar setiap akhir tahun tidak utuh diterima mereka.

NASIB  para guru di Nunukan masih memprihatinkan. Tidak sebaik seperti yang diharapkan.  Sudah susah payah membaktikan  diri  demi mencerdaskan  anak-anak bangsa ini,  uang insentif atau rangsangan gaji mereka  yang  senilai Rp 300 ribu  per orang  itu masih menjadi ‘permainan’ oknum  tertentu di  Nunukan. Padahal,  uang insentif itu merupakan bantuan Gubernur Kaltim tahun 2009.

Tambahan gaji atau uang insentif yang dibayarkan dalam bentul rapel gaji selama satu tahun itu harusnya  senilai  Rp 3,6 juta per orang per guru.  Tapi, ketika  pencairan rapel ini,  jumlah yang mereka terima tidak  utuh atau full seratus persen. Rata-rata mereka hanya menerima setengah tahun saja atau senilai  Rp 1,530 juta  per orang. Itu pun masih dipotong  PPn/PPh sebesar  Rp 270 ribu.

Kenapa ini bisa terjadi?  Belum jelas benar persoalannya.  Tapi, kisruh  pemotongan rapel  guru  yang tidak jelas arah dan juntrungnya  itu  membuat mereka seolah  menjadi  sapi perahan oleh oknum-oknum tertentu. Bisa jadi  oknum-oknum yang berkompeten membayarkannya itu  menganggap  posisi guru adalah ‘pahlawan’ yang  memang benar-benar  tanpa tanda jasa, sehingga mereka hanya  mengabdikan diri sesuai janji dan sumpahnya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.

Persoalan pemotongan rapel gaji guru-guru ini tak ditampik oleh sejumlah guru di Nunukan. “Sesuai janji Gubernur  bahwa setiap  guru yang sudah berstatus PNS diberi bantuan sebesar Rp 350 ribu  setiap  bulan sebagai gaji tambahan. Tapi, pembayarannya setiap akhir tahun. Artinya,   kalau dikalkulasikan  berarti setiap guru berhak menerima gaji tambahan dalam bentuk rapel sebesar Rp 3,6 juta belum potong pajak,” ucap salah satu   guru SMP di Nunukan, sambil meminta kepada BONGKAR! Agar identitasnya dirahasiakan.

Celakanya, urainya, gaji tambahan dari Pemprov Kaltim yang diterima para guru hanya separuhnya saja. Prosedur pembayarannya sendiri dilakukan melalui bendaharawan daerah  kepada bendahara UPTD di masing-masing kecamatan itu. “Kami tidak tahu kenapa terjadi pemotongan seperti ini. Tapi, pemotongan macam ini sangat merisaukan para guru. Perasaan kami benar-benar miris bila melihat hak-hak kami itu tak dibayarkan sepenuhnya,” timpalnya seakan tak habis pikir.

Belum diketahui persis jumlah guru di Kabupaten Nunukan yang sudah bertatus PNS dan berhak menerima uang instentif dari Gubernur itu. Namun, mencuatnya kasus pemotongan gaji tambahan guru-guru menjadi attensi tersendiri dari Kasubbag Humas Setkab Nunukan, Kaharuddin. “Persoalan ini tak bisa dibiarkan. Saya baru dengar kalau ada dugaan pemotongan gaji tambahan guru yang bersumber dari bantuan Pemprov Kaltim tahun 2009 itu,” ujar Kahar seperti terkaget-kaget.

Kahar mengaku,  masalah ini  tak boleh didiamkan. Perlu dilakukan investigasi secara cermat  dan akurat,   apakah benar ada data yang akurat soal adanya dugaan pemotongan gaji tambahan para guru di Kabupaten  Nunukan ini. “Saya juga perlu menelusuri persoalan ini, jangan sampai hak-hak para guru terpotong atau terabaikan,” timpal Kahar.

Mengaku sebagai juru bicara Bupati Nunukan, H Hafid Achmad,  Kahar sangat berharap agar informasi yang disampaikan guru itu   didukung data-data yang akurat, sehingga ia bisa menelusurinya.  “Harapan saya, jangan sampai ini hanya kesalahan persepsi saja. Atau  jangan-jangan bendahawaran daerah sudah membayar sesuai aturan dan pihak UPTD yang tidak transparan,”  papar  Kahar menyudahi perbincangan saat ia berada  di Kantin Pemkab Nunukan, beberapa hari lalu. ** M Rusman