Entah apa yang ada di benak mantan Pj Bupati KTT, Zaini Anwar saat menjabat, hingga menerbitkan 13 izin Kuasa Pertambangan (KP) tanpa tengok kanan kiri lokasinya siapa.

Menjadi Bupati sementara Kabupaten Tana Tidung (KTT) selama dua tahun tak membuat gerak Zaini Anwar terbatas. Buktinya, selama dalam masa kepemimpinannya, mantan Pj Bupati KTT itu telah menerbitkan 13 rekomendasi KP tanpa melibatkan DPRD dan dinas terkait.

BEBAN  paling berat seolah mendera Aji Santoso. Sang arsitek teknik Persisam Putra, Samarinda, itu malah uring-uringan dan menyatakan siap mengundurkan diri.  Itu terkait seabrek persoalan pelik yang membelit klub sepak bola kebanggaan Urang Samarinda ini. Tak cuma soal prestasi semata, tapi persoalan lain terkait manajemen keuangan yang terkesan amburadul. Jangan heran kalau klub berjuluk Elang Borneo ini disebut sedang sekarat  atau di ambang hancur-hancuran.

Sejak dipercaya membesut  Persisam ke kancah Liga Super Indonesia (LSI) 2009 – 2010,  Aji memang belum bisa berbuat banyak.  Belum mampu menjawab harapan  dan keinginan pendukung fanatiknya --  Pusamania --  agar Persisam mampu berbicara banyak di kancah kompetisi LSI yang memang super ketat.  Persisam belum menjadi The Dream Team yang membanggakan. Membuat  prestasi gemilang dengan menjungkalkan lawan-lawannya, baik di laga tandang maupun  kandang.

Mantan Pj Bupati Kukar, Sjachruddin, belum juga ditahan penyidik terkait sangkaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses perizinan lahan batubara, CV Kangkung Prima.

KEPOLISIAN Resort (Polres) Kukar di Tenggarong mengklaim sudah melimpahkan berkas perkara tersangka Sjachruddin, mantan Pj Bupati Kukar itu ke Kejari (Kejaksaan Negeri) Tenggarong. Sayangnya, berkas sangkaan tindak pidana korupsi ini  dianggap belum lengkap atau P-21, sehingga dikembalikan lagi ke Polres Kukar untuk dilengkapi. Belum diketahui persis apa saja yang masih harus dilengkapi Polres agar tersangka Sjachruddin bisa segera diproses  sampai ke meja hijau.

Lima kontraktor yang membangun Komplek Stadion Utama Palaran menggugat Pemprov dan Dinas PU Kaltim sebesar Rp442,9 Miliar.

Kalau mau tahu angka persisnya jumlah gugatan yang diajukan para penggugat, bisa mencengangkan. Bayangkan, dari jumlah kekurangan pembayaran dari eskalasi harga sebesar Rp178 Miliar, jumlahnya jadi bengkak menjadi Rp.442.948.937.527.24.