Judul laporan utama majalah BONGKAR! kali ini memang agak berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya. Karena judul ini mengambil penggalan kata dari hasil wawancara dengan HM Said Amin, tokoh berpengaruh di Kalimantan Timur.

Cerita bermula ketika Said melontarkan gagasan-gagasan tentang apa yang telah dihasilkan Kalimantan Timur selama Ini. Perjuangan yang pernah dilakukan untuk menekan pemerintah pusat agar menggelontorkan anggaran lebih besar, malah berbalas terbalik. Yakni kian munculnya potongan-potongan baru terhadap anggaran untuk Kaltim. Bukan penambahan yang didapat, tapi malah mengalami pengurangan seperti dalam Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialami beberapa kabupaten dan kota di Kaltim.

Bumi Resources (BUMI) memunculkan surat Awang Faroek Ishak yang diduga palsu, sebagai alasan mengapa induk PT KPC (Kaltim Prima Coal) itu tak segera membayar konpensasi Rp280 Miliar.

”Skenario apa lagi ini,” gumam Rudi Hartono, aktivis LSM Pemerhati Pembangunan Kaltim, saat bertemu dengan wartawan BONGKAR!

Memulai tahun 2010, rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) masih berkutat dengan perlawanan ‘buram’ terhadap PT Kaltim Prima Coal (KPC). Ini adalah perusahaan pengeruk batubara terbesar di Asia yang beroperasi di Sengata Kabupaten Kutai Timur.

Perusahaan itu awalnya dioperasionalkan oleh kongsi dua raksasa tambang internasional, British Petroleum dan Rio Tinto. Tahun 1982, dokumen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diteken. Pemerintah pusat dan PT KPC memulai sejarah dimulainya pertambangan terbesar di Asia, yaitu ada di Sengata yang dulu hanya sebuah kecamatan bernama Sangatta.

Sejumlah janji PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada rakyat Kaltim tidak direalisasikan. Ingkar janji atau lagi kesulitan keuangan?