DAERAH kaya sumber daya alam Kutai Kartanegara seperti tidak habis-habisnya dirundung masalah. Mulai dari urusan Bupati dan Wakil Bupati-nya terdahulu, Syaukani HR dan Samsuri Aspar yang tertimpa kasus korupsi dan dihukum, sampai persoalan administrasi dan pegawaian yang boleh disebut amburadul.

Bagaimana tidak? Bayangkan, saat ini ada sebanyak 8.406 pegawai berstatus tidak tetap yang kerap disebut T3D (tenaga tidak tetap daerah) terombang-ambing nasibnya. Mereka tidak punya job, dan lebih memprihatinkan sebagian mereka punya SK (surat keputusan) pengangkatan dari Pemkab Kukar, tapi tidak terdaftar dalam database.

SATU persatu alat kelengkapan dewan dituntaskan. Sudah seluruh DPRD kota / kabupaten serta provinsi membentuk semua keperluan, sehingga praktis para wakil rakyat sudah bisa dilepas bekerja dengan maksimal.

Yang menarik justru dalam proses perebutan jabatan pada alat kelengkapan dewan. Sebab, lazimnya sebuah organisasi – apalagi dihuni para politisi yang memang jago dibidang itu – maka ketegangan tidak terhindarkan. Partai besar sudah pasti berusaha mendominasi, sedangkan para politisi partai kecil hanya mampu bersuara nyaring dan kemudian tak berdaya meraih jabatan-jabatan penting di dewan.

Mendagri Mardiyanto mengisyaratkan, Kaltara belum terealisir karena belum ada data persyaratan yang bisa meyakinkan pengambil kebijakan di pusat.

SATU kabupaten baru di belahan utara Kaltim – Tana Tidung – sudah lahir. Malah, KTT (Kabupaten Tana Tidung) makin berkibar, lantaran sebentar lagi memiliki Bupati dan Wakil Bupati definitif. KTT sudah menggelar Pilkada pada 14 Oktober 2009, walau hasilnya sendiri harus dua putaran. Kehadiran kabupaten ini membuat   membuat wacara pembentukan provinsi Kalimantan Bagian Utara (Kaltara) bukan angan-angan lagi, karena secara administratif sudah ada lima daerah kabupaten dan kota yang siap bergabung.

SECARA mengejutkan, Aidil Fitri, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Samarinda dipecat dari jabatannya. Gara-garanya; ada mosi tidak percaya yang disampaikan oleh empat PAC (Pimpinan Anak Cabang) organisasi itu di kecematan-kecamatan.

Dalam surat pemberhentian yang keluarkan Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Kaltim memang hanya mencantumkan alasan pemberhentian bahwa ada mosi tidak percaya dari PAC-PAC itu. Tapi sebenarnya pemberhentian itu sebagai puncak kekecewaan para petinggi MPW Pemuda Pancasila dengan ulah Aidil yang dengan terbuka melawan kebijakan organisasi yang mendukung dan mengusung Andi Harun sebagai calon Wali kota Samarinda.