Konflik internal melanda kepengurusan Partai Demokrat Kukar. Ketua dan Sekretaris dikabarkan berseberangan yang berpotensi perpecahan.

Semakin tinggi sebuah pohon, semakin besar angin yang menerpanya. Partai Demokrat Kutai Kartanegara (Kukar) nampaknya tengah mengalaminya. Ketika partai itu tampil sebagai pemenang Pemilu secara nasional pada 2009 lalu, kemelut internal seakan tak terhindarkan di berbagai daerah.

Cerita perpecahan dimulai ketika Aji Dendi selaku Sekretaris PD (Partai Demokrat) Kukar diketahui sudah berseberangan dengan Ketua PD Kukar Masli Hasan. Bahkan politisi muda ini disebut-sebut telah menyusun kekuatan basis PAC (Pengurus Anak Cabang) PD di-18 kecamatan daerah yang terkenal kaya raya itu. Padahal, sudah ada PAC bentukan Masli Hasan.

”Karena beliau (Masli Hasan-red) tidak aktif di partai. Jarang ke sekretariat, padahal ini partai dinamis,” kata Aji Dendi kepada BONGKAR! Ia mengakui kalau itu semua membuat hubungannya kurang harmonis dengan ketuanya.

Sikap Aji Dendi yang sekarang duduk sebagai anggota DPRD Kukar itu bukan tanpa alasan. Sebab ia termasuk kader partai perintis sebelum muncul Masli Hasan. Aji Dendi awalnya adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kukar, tapi setelah Muscab (musyawarah cabang) tahun 2006,  ia yang memegang mandat harus merima kenyataan posisinya tergeser dengan masuknya Masli Hasan. Waktu itu Masli Hasan adalah mantan Sekretaris Daerah Kutai Timur. Sedangkan Aji Dendi dipercayakan menjadi sekretaris.

Dalam perjalanannya, hubungan antara Masli Hasan dengan Aji Dendi tidak harmonis, bahkan keduanya terkesan saling menjatuhkan. Sampai kemudian muncul kepengurusan tandingan sebagai sikap menolak kepemimpinan definitif Masli Hasan.

“Kepemimpinan Masli Hasan sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kukar seakan dipandang sebelah mata oleh Aji Dendi. Sehingga memunculkan asumsi kalau kebijakan Masli Hasan selaku ketua DPC PD definitif selalu dilangkahi Aji Dendi,” cerita sebuah sumber.

Apakah memang sudah ada kepengurusan PAC tandingan? Masli Hasan mengatakan sudah mendengar adanya masalah itu. Namun ia tak mau memastikan dan menyarankan agar wartawan mencek yang sebenarnya.

“Kalau memang ada PAC tandingan, tergantung hati nurani kader PD untuk memilih. Saya pribadi membebaskan kader untuk memberikan penilaian soal adanya PAC tandingan di luar kepengurusan PD Kukar yang saya pimpin,” kata Masli Hasan. Ia mengakui hubungannya dengan sekretaris partai itu agak renggang sejak awal 2009.

Dihubungi secara terpisah, Aji Dendi tidak menampik dikatakan hubungannya dengan Ketua  PD Kukar tidak harmonis. Mengapa terjadi seperti itu? Ini disebabkan Masli Hasan yang berdomisili di Sempaja Samarinda kurang begitu aktif memimpin PD Kukar.

“Kader-kader PD kesulitan untuk berurusan dengan ketua, karena dia (Masli Hasan-red) jarang ke sekretariat. Termasuk untuk berkoordinasi berbagai hal mengenai partai,” kata Aji Dendi.

Disinggung soal PAC PD tandingan yang dibentuknya, Aji Dendi mengaku bahwa sebenarnya bukanlah tandingan karena kepengurusan PAC-PAC di Kukar, tetap memakai komposisi pengurus yang lama. Yaitu komposisi PAC ketika ia dimandatkan sebagai Ketua DPC PD Kukar.

“Menurut saya, itu bukan PAC tandingan. Karena saya ketika dimandatkan selaku Ketua DPC PD telah memiliki PAC di tingkat kecamatan. Apakah itu yang disebut PAC tandingan? Sedangkan setelah muscab, tidak pernah saya bentuk PAC baru,” sebutnya. Pihak Masli Hasan sendiri memang sudah memiliki struktur pengurus PAC versinya.

Ditanya, apakah Aji Dendi menganggap Masli Hasan bukan Ketua DPC PD Kukar yang definitif? Aji Dendi mengaku tidak sejauh itu bersikap, tetapi ia hanya menyesalkan tentang ketidakaktifan Masli selaku ketua. Sikap menyayangkan itulah yang kini ia tampakkan kepada Masli Hasan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PD Kaltim Rahmadi Kasim yang dikonfirmasi BONGKAR! pada 8 Januari 2010 membenarkan adanya ketidakharmonisan pengurus DPC PD Kukar. Rahmadi juga meminta kepada DPC PD Kukar untuk segera melakukan konsolidasi, pembenahan di tubuh DPC PD Kukar. Ini dimaksudkan untuk menghadapi Pilkada yang sebentar lagi digelar di Kukar.  “Saya berharap persoalan internal partai ini bisa segera selesai, makanya dalam waktu dekat permasalahan ini akan kita bahas bersama,” kata Rahmadi.

Mengenai terbentuknya PAC-PAC tandingan di tingkat kecamatan, Rahmadi belum mendapat kepastian informasi itu. “Saya pikir itu tidak benar, karena SK pembentukannya harus melalui DPD. Setahu saya PAC yang terbentuk di tingkat kecamatan baru 14 PAC dan semuanya masih solid. Jadi saya pikir tidak tepat kalau PD Kukar dikatakan pecah,” ucap Rahmadi mengklarifikasi. *ibnu, fahran

Sabir Nawir

Kosentrasi ke Pilbub

Perpecahan di tubuh Partai Demokrat (PD) Kukar cukup menggelisahkan kader-kadernya. Apalagi jelang Pilkada pada awal Mei 2010 ini di mana partai itu telah membuka pendaftaran untuk yang berminat maju sebagai Cabup maupun Cawabup.

Pada Pemilu 2009 lalu, Partai Demokrat Kukar berhasil menempatkan empat calegnya duduk sebagai anggota DPRD Kukar. Karena tidak mungkin mengusung sendiri calon Bupati Kukar, PD rencananya melakukan koalisi dengan partai lain.

Selain menerima pendaftaran sebagai calon bupati, setidaknya sudah tiga nama yang mencuat dan mendaftar ke Partai Demokrat untuk dinobatkan sebagai Cawabup. Mereka adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, H Khairul Anwar Yusuf, Sekretaris Inspektorat Kukar Supeno dan Sabir Nawir sebagai kader yang berasal dari internal partai.

Dari tiga orang yang mendaftar itu, Sabir Nawir paling optimis bisa terpilih sebagai bakal calon wakil bupati. Partainya menyerahkan sepenuhnya kepercayaan pemilihan itu kepada Tim 9 yang dibentuk untuk menghadapi Pilkada.

“Saya sudah mendaftar melalui Partai Demokrat sebagai salah satu kandidat Bacawabup Kukar,” kata Sabir.

Anggota DPRD Kukar yang terpilih dari daerah pemilihan 4 (pantai) meliputi Samboja,  Muara Jawa, dan Sanga-sanga ini mengaku mendapat dukungan dari banyak pihak. “Banyak dukungan yang diberikan kepada saya untuk ikut maju dalam Pilkada Kukar mulai dari tokoh masyarakat, LSM maupun organisasi massa lainnya,” ujarnya. *