WARIS Husain, juru bicara Fraksi PKB mengatakan, arah kebijakan investasi Kaltim perlu juga dicermati agar tidak membuang-buang uang dalam hal menggaet investor. Sebab umumnya tiap daerah mengandalkan promosi mengenai potensi yang ada ke manacanegara dan menelan biaya besar.

SALAH satu yang menjadi sorotan adalah penyertaan modal dari APBD Kaltim untuk Perusda Melati Bhakti Satya. Sebab kalau salah dalam mengkalkulasi, penyertaan modal bakal sia-sia.

Waris Husain selaku Juru Bicara Fraksi Patriot Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan, sebelum penyertaan modal dari APBD digulirkan, ada baiknya mengkalkulasi lebih dalam lagi mengenai usaha yang akan diberikan modal.

BEGITU mendengar kata nuklir, seorang anggota DPRD Kaltim di Karang Paci, langsung melotot. Dengan tangkas tangannya diayun di depan wajahnya tanda ia tidak setuju. ”Ah, jangan nuklir lah, berbahaya,” kata anggota dewan itu, dalam sebuah perbincangan lepas tentang kondisi listrik di daerah ini.

Pro dan kontra soal nuklir sebagai energi alternatif masa depan memang masih bergulir. Tidak hanya di kalangan anggota dewan, bahkan para petinggi negeri ini juga masih tak kompak jika harus memilih alternatif energi itu. Ditambah sudah tertanamnya image buruk tentang nuklir, sehingga begitu disebut kata nuklir maka yang muncul secara spontan adalah penolakan.

Seperti anggota DPRD Kaltim itu, saat ditanyak apa yang menyebabkan ia menolak kalau Kaltim menggunakan nuklir, ia tak bisa menjawab lebih detil kecuali hanya menyebutkan kejadian mengerikan yang pernah dialami Chernobyl Rusia tahun 1986. Lalu, yang terbayang adalah tubuh-tubuh manusia yang terkena radiasi. Wajah yang koyak-koyak karena tersiram cairan kimia dan manusia cacat lainnya.

PROYEK  jembatan Mahulu seolah membuat penasaran para  wakil rakyat Kaltim di Karangpaci, Samarinda. Tak hanya disebabkan penyelesaian pekerjaannya yang  memang molor, melainkan pondasi jembatan itu yang selalu diancam ditabrak oleh ponton-ponton angkutan batubara. 

Sepanjang 2008 ini, misalnya, tercatat sudah tiga kali tiang pondasi  Mahulu ditabrak ponton angkutan batubara. Ironisnya, tiga pengusaha  pelayaran yang dikontrak pengusaha tambang batubara itu seolah tidak tahu diri. Tak kunjung menyelesaikan ganti rugi kerusakan yang totalnya mencapai Rp 39 miliar.  Padahal, mereka sudah meraup keuntungan berlipat-lipat ganda.

Ada apa ini? Haruskah mereka ‘dijewer’ ataukah Pemprov yang tidak punya ketegasan  dan keberanian menyelesaikan ganti ruginya?  ‘’Saya melihat, Pemprov tidak tegas. Artinya, kalau sudah ada perjanjian dengan mereka, maka Pemprov harus tegas melakukan penagihan. Kalau memang ada unsur perbuatan melawan hukum misalnya mengingkari perjanjian yang sudah disepakati, ya perkarakan saja mereka ke pengadilan,’’ ucap praktisi hukum kawakan, Agustinus. (BONGKAR!, Edisi 91, 18 – 24 November 2008, halaman 10).