Pemkab Nunukan berusaha mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat tentang lokasi pemukiman warga Krayan yang masuk dalam wilayah TNKM.

TAK sedikit lokasi pemukiman warga Krayan yang masuk dalam wilayah Taman Nasional Krayan Mentarang (TNKM). Sejak lama sebelum TNKM resmi disahkan sebagai daerah terlarang untuk kegiatan ekonomi masyarakat, penduduk sudah lebih dahulu bercokol di wilayah itu. Kondisi tersebut jadi dilema bagi masyarakat maupun Pemkab Nunukan.

Namun apapun alasannya, Wakil Ketua DPRD Nunukan Ngatijan Achmadi meminta agar Pemkab Nunukan segera menyiapkan diri secara maksimal dalam rangka merealisasikan semua rencana pembangunan  yang telah disepakati secara bersama dengan DPRD Nunukan sebelumnya. “Pembukaan akses transportasi dan perencanaan infrastruktur lainnya harus secepatnya dilaksanakan, menyusul usulan Pemkab Nunukan kepada pemerintah pusat untuk mengalihfungsikan (enclave) sejumlah kawasan hutan di TNKM,” kata Ngatijan.

Rendahnya DAK dan DAU  Nunukan dibanding daerah lain jadi perhatian  DPRD Nunukan. Pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat akan kembali dikaji dewan.

DIBANDING daerah lain, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Kabupaten Nunukan tergolong rendah. Tak heran kalau  DPRD Nunukan akan melakukan pengkajian terhadap DAK dan DAU, termasuk  soal pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat. “Dewan akan melakukan inventarisir terhadap beberapa persoalan yang dihadapi Nunukan selama ini,” ungkap Wakil ketua DPRD Nunukan, Ruman Tumbo dalam suatu perbincangan.

Anggota  DPRD Nunukan diisyaratkan harus  lebih banyak ke lapangan ketimbang duduk di belakang meja.

PIMPINAN DPRD Nunukan, Nardi Azis, mungkin termasuk sosok yang tak suka berpangku tangan. Selalu duduk  di kantor,  kecuali ingin aktif dan lebih banyak bergerak  ke lapangan sebagai upaya  menyusun program pembangunan daerah  ke depan. Setidaknya, Nardi Azis menghendaki agar  program pembangunan yang dicanangkan jangan sampai tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Komisi II DPRD Nunukan melihat pengembangan rumput sangat prospektif, tapi kualitas produksinya masih perlu ditingkatkan.

PEMBUDIDAYAAN  rumput laut seolah menjadi salah satu pilihan alternatif yang  merangsang minat wakil rakyat di DPRD Nunukan untuk dikembangkan. Pengembangan tanaman ini sebagai upaya mendongkrak ekonomi kerakyatan di daerah yang memang memiliki perairan laut luas. Malah, inventarisasi potensi rumput laut sendiri sudah dilakukan secara kelembagaan oleh Komisi II DPRD Nunukan maupun melalui pengamatan personal.