Dinkes dan RSUD Nunukan masih dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan maksimal ke masyarakat, sehingga mereka tidak harus berobat ke Tawau, Malaysia.

KUPING para anggota DPRD Nunukan mungkin terus-terusan berdengung. Bisa jadi ini disebabkan seringnya mereka mendengar atau mendapat pengaduan masyarakat tentang buruknya sistim pelayanan kesehatan di RSUD Nunukan yang dianggap tidak manusiawi. Dan, akibat buruknya sistim pelayanan kesehatan ini membuat sejumlah warga Nunukan harus melakukan pengobatan ke  RS di Tawau, Malaysia, yang pelayanannya jauh lebih baik dan memuaskan.

Pengerjaan proyek perluasan Bandara  Nunukan dituding tak memperhatikan dampak lingkungan. Dewan akan panggil PT Amalia Group selaku pemenang tender.

JALANAN berdebu dan kotor.   Begitulah kondisi Jalan Muhammad Hatta, salah satu ruas jalan di  Nunukan yang  rawan kecelakaan akibat ceceran tanah urug truk-truk pengangkut yang hilir mudik ke lokasi proyek Bandara Nunukan.  Tak hanya menimbulkan debu yang dianggap  kelewat batas,  tapi jalanan pun menjadi licin saat diguyur hujan.  Sayangnya,  sang  kontraktor proyek perluasan Bandara Nunukan itu --  PT Amalia Group --  seolah tak mau tahu  dengan dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

Menurunnya  APBD Nunukan  2010 membuat DPRD Nunukan angkat bicara.

PEMANGKASAN  sejumlah pos anggaran  tahun 2010 hampir  merata dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim. Keputusan mengurangi pos anggaran belanja ini terasa memang cukup berat. Tapi, mau tak mau harus dilakukan, karena sumber penerimaan daerah selama 10 tahun terakhir  ini selalu mengandalkan dana perimbangan antara pusat dan daerah.

Tidak ada kata terlambat untuk menyelesaikan penyusunan APBD Kabupaten Nunukan. Sampai bulan Pebruari 2010, baru pada tahap menyampaikan pandangan umum.

Sampai akhir pekan tadi, lima fraksi telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Nunukan tahun 2010 yang nilainya Rp719 miliar. Secara bergantian fraksi-fraksi itu membacakan pendapatnya, masing-masing Fraksi Partai Bulan Bintang, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP-PPRN, Fraksi Amanat Rakyat Keadilan.