<img src="http://www.bongkar.co.id/templates/ja_teline/images/logo.gif" alt="Majalah Bongkar Edisi Web Site" />

Senin, 01 Februari 2010 10:34

Makin maraknya oknum PNS yang terlibat kasus Narkoba membuat keprihatinan tersendiri di kalangan DPRD Nunukan. Mereka menghendaki agar semua PNS di Nunukan segera tes urin.

FAJAR Arsidana, salah satu anggota DPRD Nunukan itu seolah sangat prihatin melihat banyaknya kasus pengguna Narkoba dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Nyaris di setiap kota dan kabupaten, ada saja oknum PNS yang kedapatan pesta Narkoba. Tak heran kalau Fajar Arsidana secara khusus menyorot kasus oknum PNS yang terlibat Narkoba, terutama di lingkungan Pemkab Nunukan ini.

Minta Keadilan Anggaran

PDF

Senin, 25 Januari 2010 10:28

Rancangan PPAS dan KUA yang diajukan Pemkab Nunukan ke dewan belum bisa diterima. Masih banyak kebijakan yang dianggap tak proporsional.

DPRD Nunukan menilai Pemkab Nunukan kurang proporsional dalam mengatur budget (anggaran) dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2010. Malah, Ketua DPRD Nunukan, Nardi Azis, disebut akan menolak menandatangani rancangan yang diajukan jika tak dilakukan perubahan sesuai keinginan dewan.

Kisruh 40 Rumah Gakin

PDF

Senin, 18 Januari 2010 10:02

DPRD Nunukan menghendaki kepada pemberi proyek 40 unit rumah bagi warga miskin segera turun ke lapangan.

WAKIL Ketua DPRD Nunukan, Ngatidjan Ahmadi meminta pemberi proyek pembangunan 40 unit rumah untuk warga miskin di desa Atap, Kecamatan Sembakung, Nunukan segera turun ke lapangan. Ini terkait konflik yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Proyek Pemprov Kaltim ini dinilai warga mubazir. Selain letaknya yang sering kebanjiran, warga miskin (Gakin) yang hendak diberi bantuan pun menolak karena kondisinya kurang layak.

Minta Keadilan Anggaran

PDF

Rabu, 13 Januari 2010 09:30

Rancangan PPAS dan KUA yang diajukan Pemkab Nunukan ke dewan belum bisa diterima. Masih banyak kebijakan yang dianggap tak proporsional.

Prioritas Perda Jamkesda

PDF

Selasa, 24 November 2009 14:24

DPRD Nunukan menerima sepuluh Raperda dari eksekutif, termasuk Raperda Jemkesda yang menjadi prioritas pembahasan.

DPRD Nunukan mulai mendapat tugas berat. Seiring rapat paripurna pertengahan November 2009, sepuluh Raperda mulai digelontorkan Pemkab Nunukan untuk segera dibahas. Dan, kehadiran 10 Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) itu disambut gembira oleh Wakil Ketua DPRD Nunukan Ruman Tumbo. Ia pun patut memberikan apresiasi ke Pemkab Nunukan.